Berita Terkini

Oleh Nurwidyarini DP    Kota Madiun (kota-madiun.kpu.go.id) – KPU Kota Madiun mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun pada hari Selasa (14/02/2023). Selain KPU Kota Madiun, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Bawaslu Kota Madiun, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun.    Hadir dari KPU Kota Madiun, antara lain Ketua (S. Wisnu Wardhana), Sekretaris KPU Kota Madiun (Titus Saptadi) serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kota Madiun (Nurwidyarini Dwi Puspitawati). Rapat koordinasi ini membahas pendanaan hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.    “Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ pencairan belanja hibah yang pertama sebesar 40% dari nilai NPHD dan yang kedua 60% serta pengelolaan dana hibah tersebut multiyears” ujar S. Wisnu Wardhana. Pengelolaan dana hibah Pilkada ini sampai dengan selesainya Tahapan Pilkada, tidak mengikuti tahun anggaran. Oleh sebab itu, BKAD Kota Madiun juga akan mengundang KPU Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun terkait dengan pengelolaan dana hibah tersebut.

Oleh Pita Anjarsari    Batu (15/2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum di Balai Kota Among Tani Kota Wisata Batu. Kegiatan yang dihadiri oleh Divisi Hukum 38 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur termasuk KPU Kota Madiun disambut langsung oleh Pejabat Walikota Batu Aries Agung Paewai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota Batu.    “Saya sangat merasa tersanjung KPU se Jawa Timur mengadakan acara ini, kita melihat betul tahun ini adalah tahun politik maka kegitan ini sangat tepat diselenggarakan untuk mempersiapkan terjadinya penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses”, sambut Pejabat Walikota Batu Aries Agung Paewai.    Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pelanggaran administratif dan sengketa proses mengiringi perjalanannya, sehingga hal ini penting untuk diselenggarakan rapat koordinasi guna mempersiapkan SDM untuk menghadapi pelanggaran administratif dan sengketa proses yang mungkin terjadi. Selain persiapan SDM penting juga untuk mempersiapkan dukungan administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif dan sengketa proses.    “Kegitan kita ini adalah terkait persiapan penanganan ini menjadi penting karena yang dihadpan saya ini yang tentu jika membicarakan hal ini mereka ini adalah awal dan akhir yang mana setiap keputusan KPU melalui kajin hukum”, sambung Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam. Keputusan adalah produk hukum KPU sehingga Divisi Hukum benar-benar dapat menjadi pioner untuk mengawal penerbitan produk hukum yang benar dan tidak cacat hukum. Harapan Ketua KPU Provinsi selanjutnya bahwa Divisi Hukum menjadi problem solving dalam setiap tahapan pemilu yang berkaitan dengan produk administrasi dan produk hukum.    Kegiatan yang diselenggarakan di Kota Wisata Batu selama dua hari ini menjadi perhatian khusus dari Pejabat Walikota Batu yang mana harapannya dapat meningkatkan daya beli UMKM di Kota Wisata Batu. “Selain rakor harapan kami bapak ibu pimpinan dapat menyemarakkan UMKM Kota Batu dengan berbelanja produk lokal asli Kota Batu”, pungkas Aries.

Oleh Nurwidyarini DP   Kota Madiun (kota-madiun.kpu.go.id) – KPU Kota Madiun berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun pada hari Senin (13/02/2023) dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. KPU Kota Madiun yang diwakili oleh Ketua, 3 (tiga) Anggota KPU Kota Madiun dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi diterima langsung dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun (Agus Triono).   “KPU Kota Madiun sedang melaksanakan tahapan Pemilu, yaitu Coklit (Pencocokan dan Penelitian) mulai tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Seluruh elemen data dalam penyusunan daftar pemilih harus lengkap, sehingga KPU Kota Madiun perlu menjalin kerjasama lebih intens lagi dengan Dispendukcapil Kota Madiun” ujar Ketua KPU Kota Madiun, S. Wisnu Wardhana.   Kepala Dispendukcapil Kota Madiun merespon positif untuk lebih intens lagi dalam menjalin kerjasama dengan KPU Kota Madiun. Agus Triono menyampaikan bahwa Dispendukcapil Kota Madiun siap untuk membantu KPU Kota Madiun dalam menyukseskan Tahapan Pemilu 2024. KPU Kota Madiun dapat berkoordinasi langsung dengan bidang yang menangani data kependudukan sehingga keakuratan data pemilih dapat terwujud.

Oleh Pita Anjarsari   Madiun (14/2). Komisi Pemilihan Umum kota Madiun menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Madiun apel siaga pengawasan dalam rangka satu tahun menjelang Pemilu Tahun 2024. Pada kesempatan ini KPU kota Madiun diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kegiatan yang diselenggarakan di aula Bawaslu Kota Madiun ini turut dihadiri pula kepala dinas Kesbangpol Kota Madiun, Panwascam, Pengawas Kelurahan serta stakeholder terkait.   “Dalam rangka kesiapsiagaan pengawasan 1 tahun menuju Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Madiun menyelenggarakan apel siaga dengan agenda softlaunching komunitas digital pengawasan partisipatif jari muawasi Pemilu, launching posko kawal hak pilih dan deklarasi Pemilu damai dan berintegritas”, arahan Koko HP Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam apel. Selain kegiatan tersebut Bawaslu Kota Madiun juga melakukan penandatanganan bersama para tamu undangan sebagai tanda kesiapan dari berbagai elemen masyarakat dan penyelenggara Pemilu serta unsur pemerintahan dalam kaitannya pengawasan Partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.   “Memastikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tugas kita bersama untuk itu ia meminta kepada organisasi kemasyarakatan yang turut hadir pada kegiatan ini untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu”, pungkas Koko HP dalam arahannya. Tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah pemutakhiran data pemilih maka Bawaslu menghimbau kepada tamu undangan yang hadir agar turut mengawasi jalannya coklit apabila terjadi pelanggaran pelanggaran dapat dilaporkan kepada Bawaslu melalui posko kawal hp pilih. Selain itu tidak hanya tahapan coklit saja apabila seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di lapangan terdapat pelanggaran maka masyarakat juga dapat melaporkan atau mengadukan kepada Bawaslu.   “Sinergi sesama penyelenggara antara KPU dengan Bawaslu Kota Madiun telah Terjalin dengan baik untuk itu jajaran KPU dan Bawaslu kebawah juga harus dapat menjalin sinergi yang baik untuk bersama mensukseskan tahapan Pemilu di wilayah kerja masing masing”, imbuh Ketua Bawaslu Kota Madiun.

Oleh Pita Anjarsari   Madiun (14/2). Tepat satu tahun menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun melakukan monitoring pelaksanaan pencocokkan dan penelitian data pemilih untuk ketua partai politik PDIP dan PBB. Dalam melakukan monitoring pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih ini KPU Kota Madiun didampingi juga oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara wilayah setempat. Pada kegiatan monitoring ini tim KPU kota Madiun diwakili oleh Pita Anjarsari Divisi Hukum dan Pengawasan, Iza Kustiarti Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta beberapa sekretariat KPU Kota Madiun.   Monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh pantarlih yang diawali dengan mendatangi kediaman ketua PBB, Didik Danu Saputro yang berada di wilayah Kelurahan Kejurun Kecamatan Taman Kota Madiun. Selanjutnya monitoring coklit oleh Pantarlih ini juga dilaksanakan di kediaman ketua PDIP, Anton Kusumo, S.H., yang berada di wilayah Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.   Pada pelaksanaan monitoring pencocokan dan penelitian data pemilih ini tidak hanya mendampingi dan memastikan Pantarlih melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada namun juga diselipkan diskusi kecil terkait perkembangan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Madiun. Yang mana saat ini sedang berada pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual kesatu untuk dukungan calon perseorangan atau DPD.   Dalam pelaksanaan monitoring pencocokkan dan penelitian data pemilih ini tidak hanya dilakukan pada kedua partai tersebut namun secara menyeluruh kepada ketua partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang ada di Kota Madiun terbagi dalam beberapa dalam beberapa tim. Itu direncanakan pula monitoring pelaksanaan coklit ini juga pada saat Pantarlih melakukan coklit pada tokoh masyarakat dan Forkopimda Kota Madiun.

Oleh: Septia Nanda   Madiun, Senin 13/2/2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melaksanakan apel rutin yang dilaksanakan tiap hari Senin. Kegiatan Apel tersebut dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kota Madiun mulai pukul 07.30 Wib sampai selesai. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Madiun dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Madiun.   Pada apel pagi hari ini, Pita Anjarsari selaku Divisi Hukum dan Pengawasan bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya menjelaskan tentang kegiatan coklit yang dilakukan oleh pantarlih, serta membahas terkait program baru tentang pemilu Tahun 2024. “Minggu Tanggal 12 Februari 2023, Pantarlih Pemilu 2024 telah dilantik dan langsung melaksanakan tugasnya yaitu Pencocokan dan Penelitian (coklit) atas daftar pemilih langsung secara door to door ke warga Kota Madiun. Mohon keluarga besar KPU Kota Madiun ikut serta berperan aktif dalam kegiatan coklit tersebut dengan salah satunya ikut sosialisasikan di lingkungan sekitar”, demikian Pita menjelaskan.   Terakhir dalam amanatnya Pita Anjarsari berpesan kepada seluruh pegawai KPU Kota Madiun agar meningkatkan semangat  dan disiplin dalam bekerja, menjaga kekompakan dan soliditas serta kerjasama sehingga lebih siap dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.   Sama halnya dengan apel-apel sebelumnya, dalam apel hari ini dilaksanakan dengan pembacaan naskah Pancasila, pembacaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pembacaan Panca Prasetya Korp Pegawai Republik Indonesia.   Kegiatan apel ditutup dengan pembacaan doa, agar dalam bekerja dan melaksanakan kegiatan selalu dalam lindungan Allah SWT.