Berita Terkini

Oleh Nurwidyarini DP   Kota Madiun (kota-madiun.kpu.go.id) - Hari kedua pelaksanaan Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan oleh KPU RI dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Joko Widodo hadir di Beach City Entertainment Center tepat pada pukul 09.00 WIB.   Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo memberikan arahan terkait dengan kesiapan Pemilu 2024 dihadapkan 6341 peserta Konsolnas. “KPU sebagai lembaga layanan harus dapat meningkatkan kapasitas teknis dan inovasi layanan Pemilu” pesan Joko Widodo.   Presiden RI juga meminta untuk seluruh kegiatan Tahapan dapat dilaksanakan secara transparansi dan efisien. Selain itu, KPU juga harus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pembekalan pengetahuan. Setelah memberikan pengarahan, Joko Widodo meninggalkan tempat acara pada pukul 11.00 WIB.

Oleh Nurwidyarini DP   Kota Madiun (kota-madiun.kpu.go.id) - “Integritas Tuntas, Loyalitas Tanpa Batas” jargon yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI dan diikuti oleh seluruh peserta Konsolidasi Nasional menggema di Beach City Entertainment Center Ancol. Bernad Dermawan Sutrisno berpesan untuk berkomitmen dalam membangun integritas dan loyalitas sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan lancar.   Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024 digelar oleh KPU RI di Jakarta pada hari Kamis (01/12/2022) sampai dengan Sabtu (03/12/2022). Konsolnas ini diikuti oleh seluruh Komisioner, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional KPU RI, KPU Provinsi, KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.   Konsolnas yang diselenggarakan di Beach City Entertainment Center Ancol dihadiri oleh 6341 peserta. Jumlah Peserta KPU Kota Madiun sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Ketua KPU Kota Madiun, 4 (empat) orang Anggota KPU Kota Madiun, Sekretaris KPU Kota Madiun, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, dan 1 (satu) orang pejabat fungsional.

https://jdih.kpu.go.id/jatim/madiun-kota. Madiun (24/11). Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum yang mengundang 38 KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum danpengawasan bersama dengan Kasubag Hukum dan SDM. Kegiatan yang berlangsung di Kota Malang ini dihadiri juga Bapak Muhammad Afifudin Divisi Hukum KPU Republik Indonesia. kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pembekaln kepada peserta dalam/menyusun produk hukum di satuan kerja masing-masing.    Kegiatan yang berlangsung di Ijen Resort and Convention Center ini dihadiri juga oleh Anggota KPU Jawa Timur, dalam arahnnya Bu Rochani menyapaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan percepatan kegiatan tahun 2022 dan penyusunan rencana kerja tahun 2023, selain itu 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah terfasilitasi Medical Check Up untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi seluruh tahapan Pemilu 2024. "Sebagai laporan kepada pimpinan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah melalakukan percepatan serapan anggaran dalam kegiaan 2022 selain itu juga telah menyusun rencana kerja utamanya yang akan diselenggarakan di awal tahun 2023". selain itu arahan untuk meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja se-Jawa Timur agar setiap menghadapi tahapan siap secara materi mauppun strategi. kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur ini juga dalam rangka mempersiapkan SDM yang siap dalam memberikan dukungan produk hukum sesuai engan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapnnya.    Peningkatan kapasitas SDM kususnya tim hukum di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini penting selaras dengan yang disampaiakn oleh Divisi Hukum KPU RI bahwa "Menyusun produk hukum adalah ilmu yang dapat dipelajari, seluruh ilmu dapat dipelajari dan mau belajar, forum ini menjadi penyemangat dalam berdiskusi dengan sebaik-baiknya", pungkas M. Afifudin dalam sambutannya. Divisi Hukum sebagai leading sektor dalam penyusunan perok hukum di masing-masing satuan kerjanya harus teru belajar dan mempraktikkan dalam menyusun produk hukum dan kelengkapan sidang yang dibutuhkan jika di satuan kerjanya terjadi sengketa.

Oleh Nurwidyarini DP   Kota Madiun (kota-madiun.kpu.go.id) - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Renja TA 2023 KPU Prov dan KPU Kab/Kot se-Jawa Timur di KPU Sidoarjo dari tanggal 20 sampai dengan 21 November 2022. Rakor ini dihadiri oleh seluruh 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang terdiri dari Ketua, Anggota Divisi Rendatin (Perencanaan, Data, dan Informasi), Sekretaris dan Kasubag Rendatin.   KPU Kota Madiun hadir dalam rakor, antara lain S. Wisnu Wardhana, Izza Kustiarti, Titus Saptadi dan Nurwidyarini Dwi Puspitawati. Acara rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam.   Lanjut malam hari, Kabag Perencanaan KPU RI, Markus Krisdiono memberikan arahan bahwa anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan pagu dari Pemilu sebelumnya karena kenaikan honorarium badan ad hoc. “Beberapa anggaran tahapan Pemilu belum muncul di RKKS 2023, antara lain seleksi badan ad hoc untuk pelantikan PPK dan PPS, penetapan Dapil, dan pemutakhiran data pemilih” ujar Markus Krisdiono.   Awal Tahun 2023 akan dilakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan tahapan. Senin (21/11/2022) pemaparan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur terkait SBM (Standar Biaya Masukan) tahun 2023 dan cara revisi pada tahun 2023. Rakor pun ditutup oleh Anggota Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq pada pukul 11.30 WIB.

Oleh Sumarsono    kota-madiun.kpu.go.id Sabtu 19/11/2022 bertempat di hotel Mercure Bengkulu, KPU gelar kegiatan  Peluncuran dan Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024, serta Deklarasi dan Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Acara dibuka oleh Komisioner KPU Parsadaan Harahap. Turut hadir Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno.    Pada sambutannya, Parsa menyampaikan manajemen yang kuat dalam pengelolaan SDM KPU diperlukan agar dapat menjalankan tahapan dengan optimal.  Untuk itu, tanggal 20 November 2022 menjadi kick off pembentukan Badan Adhoc menjadi awal sebuah penataan kelembagaan. Sementara itu, Bernad dalam sambutanya menekankan terkait jabatan fungsional (jabfung) Penata Kelola Pemilu, bisa juga berada di institusi lain, tidak hanya di KPU.    Diharapkan  jabfung penata kelola pemilu ini memberikan motivasi dan nuansa positif di lingkungan KPU. Undangan yang hadir para  Pejabat Eselon I, II, III, IV dan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi seluruh Indonesia. Dari KPU Kota Madiun hadir Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu, Sumarsono.    #KPUMelayani #PemiluSerentak2024 #KPUKotaMadiun

Oleh: Nur Hansah   kota-madiun.kpu.go.id Dihadiri langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kota Madiun, Catoer Wahyudianto, turut hadir pula staf dari Dinas Kominfo Kota Madiun, Rapat Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Madiun diselenggarakan di ruang rapat kantor KPU Kota Madiun tanggal 20 November 2022 pukul 09.00 WIB.   Turut hadir pula dalam Rapat Kerja JDIH ini Komisioner KPU Kota Madiun beserta seluruh jajaran secretariat KPU Kota Madiun. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Madiun, S. Wisnu Wardhana juga menyampaikan bahwa “ terhitung mulai tanggal 20 November 2022 ini sampai dengan tanggal 29 November 2022 KPU Kota Madiun secara serentak dengan KPU se-Indonesia telah mengumumkan pembukaan pendaftaraan Badan Adhoc di tingkat Kecamatan (PPK). Sehingga meskipun hari Minggu, KPU tetap melaksanakan tahapan dan membuka layanan bagi semua warga Kota Madiun yang ingin mendapatkan layanan terkait dengan penyelenggaraan kepemiliuan, terangnya”.   Disampaikan dalam pemaparannya, Pita Anjarsari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Madiun menerangkan bahwa “pengelolaan JDIH KPU Kota Madiun ini baru dimulai pada tahun 2020 setelah JDIH KPU RI terintegrasi dengan jaringan JDIHN milik Kemenkumham RI. Beberapa hal yang diunggah dalam JDIH KPU Kota Madiun ini tentang produk Hukum terkait penyelenggaraan Pemilu. Banyak Keputusan dan Peraturan KPU RI yang bisa langsung diunduh apabila ada warga yang memerlukan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor KPU Kota Madiun. Hal ini dikarenakan JDIH KPU Kota Madiun sudah terintegrasi dengan JDIH KPU RI”.   Dalam pergerakan pengelolaan JDIH ini, KPU Kota Madiun berupaya untuk tidak ketinggalan dengan gaya informasi milenial. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa konten yang dimuat dalam medsos JDIH KPU Kota Madiun seperti Edulaw, Electionclopedia, High light dan FYI (for your information) yang terbaru.   Disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kota Madiun bahwa untuk pengelolaan pengembangan JDIH KPU Kota Madiun dipersilakan untuk mengajukan dana pengembangan di tahun 2023. Dari Kominfo disampaikan bahwa akan diberikan menu khusus yang terintegrasi untuk mengarah ke web JDIH KPU Kota Madiun.   Dibutuhkan komitmen semua warga Sekretariat KPU Kota Madiun untuk sering membuka website JDIH KPU Kota Madiun sehingga kita tetap di posisi trending topic.